Baca Juga: Sertifikasi Perusahaan Konstruksi: SBU, SKK, dan ISO
Apa Itu SBU Bangunan Gedung Lainnya?
SBU (Sertifikat Badan Usaha) untuk sub bidang bangunan gedung lainnya adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) untuk perusahaan jasa konstruksi yang bergerak di bidang pembangunan gedung non-hunian, seperti gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya. Sub bidang ini merupakan bagian dari klasifikasi SBU yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) No. 8 Tahun 2021 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.
Bagi perusahaan yang ingin mengikuti tender proyek pemerintah atau swasta, memiliki SBU yang sesuai dengan bidang usaha adalah syarat mutlak. Tanpa SBU, perusahaan tidak dapat dianggap sebagai badan usaha yang sah dalam penyedia jasa konstruksi. Untuk pemahaman lebih mendalam tentang SBU secara umum, Anda dapat membaca artikel Apa itu SBU Jasa Konstruksi?.
Baca Juga: Contoh SBU adalah: Pengertian, Fungsi, dan Jenis Sertifikat Badan Usaha
Dasar Hukum SBU Bangunan Gedung Lainnya
Dasar hukum utama penerbitan SBU adalah:
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK)
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Jasa Konstruksi
- Permen PUPR No. 8 Tahun 2021 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi
- Peraturan LPJK (berlaku sesuai masa berlaku)
Peraturan tersebut mengatur bahwa setiap badan usaha jasa konstruksi wajib memiliki SBU yang diterbitkan oleh LPJK sebagai bukti pengakuan kompetensi dan klasifikasi usaha. Sub bidang bangunan gedung lainnya termasuk dalam klasifikasi bidang sipil (SI) dengan kode tertentu sesuai KBLI 2020.
Baca Juga: SBU SP007: Panduan Lengkap Sub Bidang Jasa Konstruksi
Klasifikasi dan Kode Sub Bidang
Sub bidang bangunan gedung lainnya memiliki kode klasifikasi tersendiri dalam sistem SBU. Berdasarkan Permen PUPR No. 8/2021, sub bidang ini mencakup pekerjaan konstruksi gedung non-hunian yang tidak termasuk dalam sub bidang bangunan gedung hunian. Beberapa contoh bangunan yang termasuk dalam sub bidang ini:
- Gedung perkantoran
- Pusat perbelanjaan (mal, plaza)
- Hotel dan resort
- Rumah sakit dan klinik
- Gedung pendidikan (sekolah, universitas)
- Gedung olahraga (stadion, gedung serbaguna)
- Bangunan industri (pabrik, gudang)
Untuk mengetahui kode KBLI yang tepat, Anda dapat merujuk pada KBLI 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca Juga: Standar Manajemen: Panduan Lengkap untuk Perusahaan
Syarat dan Dokumen Pengurusan SBU Bangunan Gedung Lainnya
Untuk memperoleh SBU sub bidang bangunan gedung lainnya, perusahaan harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Berikut adalah dokumen yang umumnya diperlukan:
- Akta pendirian perusahaan dan perubahannya (jika ada) yang telah disahkan oleh Kemenkumham
- Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui OSS RBA
- NPWP perusahaan
- KTP dan NPWP pengurus (direksi, komisaris)
- Daftar tenaga kerja ahli dan terampil beserta sertifikat kompetensi (SKK)
- Daftar peralatan utama yang dimiliki atau disewa
- Laporan keuangan 1 tahun terakhir (audit atau non-audit)
- Pernyataan komitmen dan surat pernyataan lainnya
Persyaratan teknis meliputi jumlah dan kualifikasi tenaga kerja ahli (minimal 1 orang dengan SKK bidang sipil) serta pengalaman proyek sejenis. Untuk detail lebih lanjut tentang SKK, baca artikel Apa itu SKK Konstruksi?.
Baca Juga: Cara Membuat SBU Online: Syarat, Proses, dan Biayanya
Prosedur Pengurusan SBU
Prosedur pengurusan SBU dilakukan secara online melalui sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) dan diverifikasi oleh LPJK. Berikut langkah-langkah umumnya:
- Mengajukan permohonan melalui portal OSS dengan mengisi data perusahaan dan memilih sub bidang SBU yang diinginkan.
- Mengunggah dokumen persyaratan yang diminta.
- Melakukan pembayaran biaya sertifikasi (jika ada) sesuai ketentuan LPJK.
- Menunggu proses verifikasi dan validasi oleh LPJK (biasanya 14-30 hari kerja).
- Jika disetujui, SBU akan diterbitkan secara elektronik dan dapat diunduh melalui OSS.
Perusahaan juga dapat menggunakan jasa konsultan perizinan untuk mempercepat proses. Pastikan semua dokumen lengkap dan benar agar tidak terjadi penolakan.
Baca Juga: SBU SI004: Syarat, Ruang Lingkup, dan Cara Mendapatkannya
Biaya Pengurusan SBU
Biaya pengurusan SBU bervariasi tergantung pada klasifikasi dan sub bidang. Secara umum, biaya terdiri dari biaya administrasi LPJK (resmi) dan biaya jasa konsultan (jika menggunakan). Berikut estimasi biaya resmi berdasarkan peraturan yang berlaku:
| Jenis Biaya | Kisaran Biaya (Rp) |
|---|---|
| Biaya pendaftaran SBU (LPJK) | 1.000.000 - 5.000.000 |
| Biaya verifikasi dokumen | 500.000 - 2.000.000 |
| Biaya penerbitan SBU | 2.000.000 - 10.000.000 |
Perlu diingat bahwa biaya dapat berubah sewaktu-waktu. Disarankan untuk mengecek langsung ke LPJK atau melalui OSS untuk informasi terbaru.
Baca Juga: SBU SP004: Syarat, Ruang Lingkup, dan Cara Mengurus
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Apa perbedaan SBU bangunan gedung lainnya dengan SBU bangunan gedung hunian?
SBU bangunan gedung lainnya mencakup gedung non-hunian seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, dan hotel, sedangkan SBU bangunan gedung hunian khusus untuk rumah tinggal, apartemen, dan sejenisnya. Kode klasifikasinya berbeda.
Apakah SBU bangunan gedung lainnya berlaku selamanya?
Tidak. SBU memiliki masa berlaku tertentu, biasanya 3-5 tahun dan harus diperpanjang. Perpanjangan dilakukan melalui OSS dengan memperbarui dokumen dan membayar biaya.
Bisakah perusahaan baru mengajukan SBU langsung untuk sub bidang ini?
Ya, asalkan memenuhi persyaratan tenaga ahli dan peralatan. Namun, untuk klasifikasi besar (B2, B1) biasanya membutuhkan pengalaman proyek tertentu. Perusahaan baru sering kali mendapatkan klasifikasi kecil (M1, M2) terlebih dahulu.
Apakah SBU bangunan gedung lainnya diperlukan untuk tender proyek pemerintah?
Ya, hampir semua tender proyek konstruksi pemerintah mensyaratkan SBU yang sesuai dengan sub bidang pekerjaan. Tanpa SBU, perusahaan tidak dapat mengikuti tender.
Bagaimana cara mengecek keaslian SBU?
Anda dapat mengecek keaslian SBU melalui portal OSS atau situs resmi LPJK dengan memasukkan nomor SBU atau NIB perusahaan.
Baca Juga: SBU SI003: Syarat, Ruang Lingkup, dan Proses Sertifikasi
Kesimpulan
Memiliki SBU bangunan gedung lainnya merupakan langkah penting bagi perusahaan jasa konstruksi yang ingin bersaing di pasar proyek gedung non-hunian. Dengan memahami dasar hukum, klasifikasi, syarat, prosedur, dan biaya, Anda dapat mempersiapkan dokumen dengan lebih baik. Untuk informasi lebih lengkap tentang SBU dan sub bidang lainnya, kunjungi artikel Apa itu SBU Jasa Konstruksi? dan Sub Bidang SBU untuk Kontraktor.
Baca Juga: Manfaat ISO 9001 bagi Perusahaan dan Daya Saing Bisnis
